E-Government

Istilah ini baru kedengaran beberapa waktu belakangan ini, seiring dengan maraknya
pemanfaatan teknologi internet dalam bidang pemerintahan. Walaupun namanya egovernmet,
tapi jangan dibayangkan ini adalah sistem pemerintahan yang sepenuhnya
berbasis internet. E-government, khususnya di Indonesia, masih diartikan secara sempit
sebagai sebuah sistem di internet (entah web, alamat email kontak, atau milis) yang
mengeksploitir potensi di suatu daerah dengan maksud mengundang pihak-pihak yang
mungkin dapat memberikan keuntungan bagi daerah bersangkutan, entah itu sebagai
investor atau turis.

Kalau kita menengok ke situs-situs pemerintah daerah di Indonesia yang mengaku
sebagai "e-government", sebenarnya tidak ubahnya dengan etalase yang memajang data
statisik, potensi wisata, dan kekayaan alam suatu daerah, dan tidak ketinggalan pula
kesempatan (baca: undangan) bagi para investor untuk menanamkan modalnya di daerah
bersangkutan. Content yang berkaitan dengan pemerintahan (government) sendiri
malahan tidak mendapat perhatian yang cukup.

Ini mungkin hanya masalah istilah, tapi rasanya cukup mengganggu juga, khususnya
kalau dibandingkan dengan aktifitas elektronik lainnya di internet yang memang betulbetul
mengacu ke namanya. Namun demikian, mudah-mudahan kita juga sedang menuju
ke arah yang lebih maju dalam hal pemanfaatan internet untuk keperluan pemerintahan
sehingga kelak slogan e-government ini betul-betul diaplikasikan secara utuh dan
bukannya sekedar sebagai "etalase" potensi daerah seperti yang sekarang kita saksikan.
Salah satu contoh penerapan e-Government dalam artian sesungguhnya dapat dijumpai di
negara tetangga kita, Singapura. Untuk penerapan e-Governement di negaranya,
pemerintah Singapura telah menjalankan proyek ambisius yang disebut eGAP (Electronic
Government Action Plan). Proyek yang setiap tahapnya menyedot anggaran sebesar US$
743 juta ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik secara online di negara
tersebut.

Tahap pertama proyek ini telah berhasil membangun 1600 layanan publik secara online.
Layanan ini tidak hanya memberi informasi, tetapi juga sanggup melakukan transaksi
semacam memesan fasilitas olahraga, mendaftarkan perusahaan, membuat paspor baru,
dan sebagainya. Program ini telah berhasil membuat 75 persen penduduk Singapura
mulai berkomunikasi dengan birokrasi secara online via internet. Dalam proyek eGAP
tahap II yang dimulai pada tahun 2003, pemerintah negara pulau tersebut mengharapkan
90 persen warga negaranya dapat berkomunikasi secara online pada 2006 nanti.